Luhut: Digitalisasi Salah Satu Kunci Hadapi Krisis Ekonomi

WartaMerdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 beberapa ha

Luhut ajak penggunaan produk dalam negeri lebih ditingkatkan

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 beberapa hari lalu menyampaikan, faktor efisiensi negeri melalui digitalisasi menjadi salah satu pilar Indonesia untuk bertahan di tengah the perfect storm, selain hilirisasi, dana desa, dan harga berbagai komoditas.

“Perjalanan aksi pencegahan korupsi yang kita kawal bersama berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah membuahkan hasil yang baik,” tuturnya.

Luhut menjelaskan mengenai pengembangan yang terlihat semakin baik di berbagai sektor esensial, seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata kelola minerba juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan di pelabuhan kini berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022, antara lain terkait duplikasi dan repetisi proses layanan, layanan yang belum terdigitalisasi, ketidakpastian waktu layanan dan ketidakpastian biaya. Bahkan, kini performa pelabuhan Indonesia masuk dalam 20 besar terbaik di dunia berdasarkan penilaian United Nations Conference On Trade and Development.

Meskipun begitu, Luhut mengingatkan kembali tentang enam hal sebagai catatan. Yaitu, mencakup layanan kapal (single submission pengangkut), barang (single submission) kepabeanan dan karantina), layanan transportasi (trucking), pembayaran (single billing), perdagangan antarpulau, dan penyempurnaan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM).

Selain pelabuhan, ada pula aplikasi SIMBARA, yang awalnya khusus digunakan untuk pembenahan tata kelola Batubara, dan akan dijadikan sebagai back-end system mengintegrasikan data komoditas minerba di hulu. Di 2023, Kemenko Marves bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyelesaikan Peraturan Presiden untuk implementasi dan eksekusi SIMBARA.

“Dengan mengimplementasikan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka juga akan menjadi penggerak untuk penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya dan upaya penguatan pencegahan korupsi PBJ (pengadaan barang/jasa) melalui digitalisasi,” papar Luhut.

“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi, tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” tegas Luhut (ma).

Foto: Istimewa