WartaMerdeka, Kehidupan kita terikat pada lautan. Lautan adalah rumah kita. Kita (negara pulau dan kepulauan - red) harus mengelola rumah kita sendiri
AIS terus melakukan serangkaian Kerjasama |
The Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah platform kerja sama konkret untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya sektor pembangunan kelautan. Forum ini berdiri di Manado, Indonesia, pada 2018 lalu, melibatkan 47 negara pulau dan kepulauan dari seluruh dunia.
Sejak pendiriannya, negara partisipan AIS Forum telah bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam empat isu pembangunan yang menjadi perhatian bersama, yaitu: i) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan bencana, ii) pembangunan ekonomi biru, iii) penanganan sampah plastik di laut, dan iv) pengelolaan maritim yang baik.
Saat pertemuan di Bali kemarin, hadir 24 delegasi terdiri dari menteri, perwakilan negara partisipan, serta organisasi internasional. Pada 2023, AIS Forum berencana menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi dan inisiatif regional dan global seperti Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS), Komunitas Karibia (Caricom), Negara Pulau Kecil dan Berkembang (SIDS), Inisiatif Segitiga Koral tentang Terumbu Karang, Perikanan, dan Keamanan Pangan (CTI-CFF), Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Pembangunan Pulau-Pulau Pasifik (PIDF), dan Forum Pulau-Pulau Pasifik (PIF).
“Program dan aktivitas kita harus menyentuh masyarakat pulau dan kepulauan di Samudrra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Manfaatnya harus dirasakan komunitas pulau di Kawasan Karibia dan pulau-pulau di Afrika. Dengan visi AIS Forum sebagai forum pembangunan yang terbuka, kita dapat bekerja membawa hasil positif dan melengkapi hasil pekerjaan mekanisme (kerja sama organisasi/inisiatif - red) kawasan yang telah ada,” pesan Luhut.
Umumnya organisasi-organisasi yang telah ada ini dibentuk berdasarkan pengelompokan lokasi, ukuran, dan tingkat pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, Forum AIS memiliki keunikan tersendiri karena mampu merangkul dan mengumpulkan semua negara pulau dan kepulauan yang ada di dunia. Ini sejalan dengan prinsip kerja sama Forum AIS yang inklusif dan berdasarkan asas solidaritas, keadilan, dan timbal balik.
“Komitmen untuk mendirikan Forum AIS memang dilakukan di Indonesia, namun Forum AIS bukan milik Indonesia sendiri. Keinginan Indonesia adalah mendorong kolaborasi. Kami tidak berada di forum ini hanya untuk duduk dan bicara. Kami mau bekerja. Kami tidak berkeberatan memulai dari hal yang kecil, dari bawah ke atas. Kami ingin bergerak naik dan bergerak maju secara berkelanjutan, menciptakan kemajuan yang bertahap, tapi konkret,” papar Luhut.
Menko Luhut |
Selain itu, Sekretariat AIS Forum yang berkantor di Jalan Thamrin Jakarta telah memfasilitasi negara-negara partisipan melaksanakan program-program kolaboratif di 31 negara pulau dan kepulauan, seperti Singapura, Filipina, Guyana, Papua Nugini, Inggris, Irlandia, dan Fiji (ma).